Langkah-langkah Mengurus Surat Pindah

TEMPAT PENGURUSAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN KETERANGAN
di Daerah Asal 1 RT
  • Bukti kependudukuan
RT akan mengeluarkan SKP (Surat Keterangan Penduduk)sebagai pengantar untuk mengurus surat pindah
2 RW
  • Surat pengantar dari RT
RW akan menandatangani SKP yang dikeluarkan RT
3 Kelurahan
  • Surat Pengantar dari RT
  • Data lengkap alamat yang dituju
Kelurahan akan mengeluarkan:

  • Surat pengantar ke Kepolisian untuk mendapatkan SKCK (Surat Keterangan ….)
  • Surat Keterangan Pindah/Datang
4 POLISI Surat Pengantar dari kelurahan Kepolisian akan menerbitkan SKCK
5 Camat
  • Surat Keterangan Pindah/Datang dari Kelurahan
  • KTP dan KK asli
  • Salinan SKCK dari kepolisian
Surat Keterangan Pindah Datang ditanda tangani.
6 DISDUK
  • Surat Keterangan Pindah/Datang dari Kecamatan
  • KTP dan KK asli
  • Pasphoto 3×4 seperlunya
Disduk akan menerbitkan Surat Keterangan Pindah (SKP) yang ditandatangani Kadisduk atau Kabag yang berwenang. SKP yang diterbitkan Disduk inilah yang diakui di tempat tujuan, masa berlakunya 30 hari kerja, dan harus segera dilaporkan ke Disduk daerah tujuan.Pengurusan SKP selesai di Disduk antara 7 sampai 14 hari kerja.Biaya retribusi : Rp 20.000
di Daerah Tujuan 7 RT
  • SKP dari Disduk asal
  • Fotocopi ?? seperlunya
RT mengeluarkan surat pengantar untuk pembuatan KTP Baru.
8 RW
  • Surat pengantar untuk pembuatan KTP baru dari RT
  • SKP dari Disduk Asal
RW membuat catatan adminstratif, kemudian menandatangani surat keterangan yang diterbitkan RT. Biaya administrasi : diatur setempat.
9 DISDUK
  • Surat keterangan dari RT/RW
  • SKP dari Disduk asal
Disduk akan menerbitkan Surat Keterangan Pindah yang berisi pernyataan diterima menjadi warga kota tujuan.Surat Keterangan Pindah Datang dari Disduk kota tujuan ini merupakan dasar untuk penerbitan KK (Kartu Keluarga) dan KTP. Penyelesaian dokumen : 12 hari kerja. Retribusi : Rp 20.000
10 Lurah
  • Surat keterangan dari RT/RW
  • SKP dari Disduk tujuan
  • Jangan lupa bawa foto, fc Akta Kelahiran, dan fc Ijazah Terakhir
Lurah menanda tangani Permohonan untuk menerbitan KK dan KTP.
11 Camat
  • Surat keterangan dari Lurah
  • SKP dari Disduk tujuan
  • Jangan lupa bawa foto, fc Akta Kelahiran, dan fc Ijazah Terakhir
Penyelesaian KTP di Kantor Camat : 12 hari kerja. Penyelesaian KK :3 minggu.Retribusi :35.000
12 RT
  • Copy KK
Selesai anda mendapatkan KK dan KTP dari Kecamatan, kirimkanlah copy KK anda ke RT untuk file demi kemudan urusan anda dimasa mendatang.

Perlu diingat!
Dalam setiap pengurusan dokumen di pemerintahan selalulah siapkan di dalam tas Anda berupa:

  • Pas foto dalam berbagai ukuran dalam jumlah yang cukup
  • Foto copy surat nikah
  • Foto copy Akta Kelahiran setiap anggota keluarga
  • Foto copy ijazah terakhi
Dipublikasi di Artikel KMP | Meninggalkan komentar

Cara Membuat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)

Dilakukan di Kepolisian Resor (Polres) jika untuk melamar pekerjaan setingkat CPNS atau BUMN

Adapun tata cara membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian sebagai berikut:

Membuat SKCK Baru:

  • Membawa Surat Pengantar dari Kantor Kelurahan tempat domisili pemohon.
  • Membawa fotokopi KTP/SIM sesuai dengan domisili yang tertera di Surat Pengantar dari Kantor Kelurahan.
  • Membawa fotokopi Kartu Keluarga.
  • Membawa fotokopi Akta Kelahiran/Kenal Lahir.
  • Membawa Pas Foto terbaru dan berwarna ukuran 4×6 sebanyak 6 lembar.
  • Mengisi Formulir Daftar Riwayat Hidup yang telah disediakan di kantor Polisi dengan jelas dan benar.
  • Pengambilan Sidik Jari oleh petugas.

Memperpanjang masa berlaku SKCK:

  • Membawa lembar SKCK lama yang asli/legalisir (Maksimal telah habis masanya selama 1 tahun)
  • Membawa fotokopi KTP/SIM.
  • Membawa fotokopi Kartu Keluarga.
  • Membawa fotokopi Akta Kelahiran/Kenal Lahir.
  • Membawa pas foto terbaru yang berwarna ukuran 4×6 sebanyak 3 lembar.
  • Mengisi formulir perpanjangan SKCK yang disediakan di kantor Polisi.

Tahapan Tempat yang Dikunjungi

  • RT/RW (membuat surat keterangan untuk ke kelurahan)
  • Kantor Kelurahan (surat keterangan ke kecamatan)
  • Kantor Kecamatan (surat keterangan ke Kantor Kepolisiian)

Terhitung 26 Juni 2010, tarif pembuatan SKCK baru dan perpanjangan SKCK adalah sebagai berikut:

Sidik Jari: Rp.35.000
Administrasi: Rp.10.000

 

Catatan:

POLSEK tidak menerbitkan SKCK untuk keperluan:

  1. Melamar / melengkapi administrasi PNS / CPNS.
  2. Pembuatan Visa / keperluan lain yang bersifat antar-negara.
  3. Polsek/Polres penerbit SKCK sesuai dengan alamat KTP/SIM pemohon.
  4. Untuk administrasi PNS, SKCK dibuat di Kantor Polres bukan di Polsek

Berdasarkan :

  • UU RI No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)
  • UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  • PP RI No.50 Tahun 2010 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada instansi Polri
  • Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1928/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Pemberlakuan PP RI No.50 Tahun 2010
Dipublikasi di Artikel KMP | Meninggalkan komentar

PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

1.    Kartu Identitas Anak atau yang disingkat KIA adalah kartu identitas kependudukan bagi anak penduduk Kota Yogyakarta yang belum wajib memiliki KTP;

2.    Pemohon KIA  yaitu  penduduk Kota Yogyakarta yang berusia belum wajib KTP atau berusia belum 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin atau kuasanya ;

Persyaratan :

1.    Surat Pengantar RT/RW setempat untuk kasus :

1)    Pembuatan KIA karena Mutasi Penduduk;

2)    Pembuatan KIA untuk pertama kalinya.

Tanpa Surat pengantar RT/RW untuk kasus:

1)    Penggantian KIA karena hilang atau rusak;

2)    Penggantian  KIA karena penggantian pas foto.

2.    KK;

3.    KIA yang telah rusak, bagi permohonan penggantian KIA karena rusak ;

4.    Surat Tanda Bukti Kehilangan dari Kepolisian, bagi permohonan penggantian KIA karena hilang ;

5.    Membawa Pas foto ukuran 3×4 cm sebanyak 1 (satu) lembar atau foto digital sesuai tahun kelahirannya, lahir tahun ganjil dengan latar warna merah dan tahun genap dengan latar warna biru, bagi usia 4 (empat) tahun keatas.

Dipublikasi di Artikel KMP | Meninggalkan komentar

Cara Pembuatan KTP Elektronik Prosedur dan Proses Persyaratan

Pemerintahan SBY di periode kedua ini memiliki program pembuatan Kartu Tanda Penduduk secara elektronik atau yang disebut e-KTP. Mengapa membuat eKTP? karena saat ini proses administrasi kependudukan di Indonesia masih sangat kacau balau, hal ini bisa dibukti banyaknya pungli dalam kepengurusan kartu tanda penduduk oleh para oknum pemerintah, dan yang paling bahaya adalah identitas di KTP bisa palsu dan orang bisa memiliki lebih dari satu kartu penduduk.

Gambar E-KTP atau KTP Online Elektronik

Hal ini membuat Kementerian Dalam Negeri membuat program e-KTP atau KTP Elektronik dengan tujuan memiliki database valid yang benar mengenai identitas warganya dan juga setiap warga berhak hanya memiliki 1 buah kartu identitas saja. Nah disini kami akan memberikan sedikit informasi mengenai Cara Pembuatan KTP Elektronik Prosedur dan Proses Persyaratan.

Pengertian dari e-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional.Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup

Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk).

Selain tujuan yang hendak dicapai, manfaat dari adanya e-KTP atau KTP Elektronik diharapkan dapat dirasakan sebagai berikut:

1. Identitas jati diri tunggal
2. Tidak dapat dipalsukan
3. Tidak dapat digandakan
4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada

Fungsi dan kegunaan e-KTP adalah :

  1. Sebagai identitas jati diri
  2. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya;
  3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

e-KTP dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti relief text, microtext, filter image, invisible ink dan warna yang berpendar di bawah sinar ultra violet serta anti copy design.

Selanjutnya bagaimana Proses dan Prosedur pembuatan KTP Elektronik atau e-KTP ini ? Proses Pembuatan e-KTP, Kurang Lebih Sama dengan Pembuatan SIM dan Passport (tata cara, prosedur). Proses tata cara pembuatan KTP Elektronik e- KTP (Secara Umum) :

  • Ambil nomor antrean
  • Tunggu pemanggilan nomor antrean
  • Menuju ke loket yang ditentukan
  • Entry data dan foto
  • Pembuatan KTP selesai

– Penduduk datang ke tempat pelayanan membawa surat panggilan
– Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan database
– Foto (digital)
– Tandatangan (pada alat perekam tandatangan)
– Perekaman sidik jari (pada alat perekam sidik jari) & scan retina mata
– Petugas membubuhkan TTD dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai tandabukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto tandatangan sidikjari.
– Penduduk dipersilahkan pulang untuk menunggu hasil proses pencetakan 2 minggu setelah Pembuatan.

Persyaratan pengurusan KTP Elektronik

  • Berusia 17 tahun
  • Menunjukkan surat pengantar dari keuchik
  • Mengisi formulir F1.01 (bagi penduduk yang belum pernah mengisi/belum ada data di sistem informasi administrasi kependudukan) ditanda tangani oleh keuchik
  • Foto copy Kartu Keluarga (KK)
Dipublikasi di Artikel KMP | Meninggalkan komentar

Fungsi e-KTP

Fungsi dan kegunaan e-KTP adalah :

1. Sebagai identitas jati diri

2.Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya;

3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan pasal 6 Perpres No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Jo Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk;

2. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan;

3.Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan;

4.  Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan Untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di Instansi Pelaksana *). 5.

5. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;

6. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri.

Dipublikasi di Artikel KMP | Meninggalkan komentar

PERMENDAGRI NO. 5 TAHUN 2007

Untuk mengetahui lebih rinci mengenai pasal-pasal yang ada didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, berikut bocorannya untuk Anda baca dan simak.

BAB I : KETENTUAN UMUN

Pasal 1

ayat (1)

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat

ayat (3)

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.

Pasal 1

ayat (9) 

Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

Pasal 1

Ayat (10)

Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah

BAB IV : JENIS

Pasal 7

Jenis Lembaga Kemasyarakatan  terdiri dari ;

  1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)
  2. Lembaga Adat
  3. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan
  4.  Rukun Tetangga/Rukun Warga
  5.  Karang Taruna
  6. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

Pasal 14 

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (4) mempunyai tugas membantu pemerintah desa atau lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 15 

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14  mempunyai fungsi :

  1. Pendataan Kependudukan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan lainnya;
  2. Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Kerukunan Hidup Antar Warga;
  3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
  4. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

BAB V : KEPENGURUSAN

Pasal 19 

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:

  1. Warga Negara Indonesia
  2. Penduduk Setempat
  3. Mempunyai Kemauan, Kemampuan dan Kepedulian; dan
  4. Dipilih Secara Musyawarah dan Mufakat

Pasal 20

Ayat (1)

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Terdiri Dari;

  1. Ketua
  2. Sekretaris
  3. Bendahara; dan
  4. Bidang-bidang sesuai kebutuhan

Ayat (2) 

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik

Ayat (4) 

Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya

BAB VI : HUBUNGAN KERJA

Pasal (22)

Ayat (1)

Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif;

Ayat (2) 

Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan Bersifat Koordinatif dan Konsultatif

Ayat (3) 

Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat Kemitraan

BAB VIII : PEMBINAAN

Pasal 23

Ayat (1)

Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Wajib Membina Lembaga Kemasyarakatan

Ayat (2)

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat Wajib Membina dan Mengawasi Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 24

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi;

  1. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan
  2. Memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan
  3. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
  4. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap lembaga kemasyarakatan; dan
  5. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan

BAB VII : PENDANAAN

Pasal 29 

Pendanaan Lembaga Kemasyarakat Kelurahan Bersumber dari ;

  1. Swadaya Masyarakat
  2. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan; dan
  3. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
  4. Bantuan Lain yang Sah dan Tidak Mengikat.
Dipublikasi di Artikel KMP | Meninggalkan komentar

Pengertian Gotong Royong

Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan.

Contoh kegiatan yang dapat dilakukan secara bergotong royong antara lain pembangunan fasilitas umum dan membersihkan lingkungan sekitar.

Sikap gotong royong itu seharusnya dimiliki oleh seluruh elemen atau lapisan masyarakat yang ada di Kota Bulukumba. Karena, dengan adanya kesadaran setiap elemen atau lapisan masyarakat melakukan setiap kegiatan dengan cara bergotong royong. Dengan demikian segala sesuatu yang akan dikerjakan dapat lebih mudah dan cepat diselesaikan dan pastinya pembangunan di daerah tersebut akan semakin lancar dan maju. Bukan itu saja, tetapi dengan adanya kesadaran setiap elemen atau lapisan masyarakat dalam menerapkan perilaku gotong royong maka hubungan persaudaraan atau silaturahim akan semakin erat.

Dibandingkan dengan cara individualisme yang mementingkan diri sendiri maka akan memperlambat pembangunan di suatu daerah. Karena individualisme itu dapat menimbulkan keserakahan dan kesenjangan diantara masyarakat di kota tersebut.

Perubahan ekonomi Indonesia di bawah rezim Soeharto memungkinkan masuknya modal asing dan liberalisasi. Nilai-nilai budaya mulai dengan deras masuk dan menjadi bagian dari hidup masyarakat Indonesia. Kehidupan perekonomian masyarakat berangsur-angsur berubah dari ekonomi agraris ke industri. Indusri berkembang maju dan pada zaman sekarang tatanan kehidupan lebih banyak didasarkan pada pertimbangan ekonomi, sehingga bersifat materialistik. Maka nilai kegotong royongan pada masyarakat telah memudar.

Dipublikasi di Artikel KMP | Meninggalkan komentar